Rencana Strategis BSN 2025–2029
Visi: "Terwujudnya Infrastruktur Mutu Nasional untuk Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045". Dashboard ini menerjemahkan Lampiran I–IV Peraturan BSN No. 8 Tahun 2025 menjadi alat kerja harian.
Persentase Produk ber-SNI
Persentase Produk Ekspor Indonesia yang ber-SNI
Indikator yang Anda tandai
Log perubahan bersama (catatan, aksi, risiko, realisasi)
Peta Sasaran & Target Kinerja
5 Sasaran Program, 14 IKSP. Geser tahun untuk progres, input realisasi untuk pantau capaian nyata, dan tandai bintang untuk indikator prioritas Anda.
Rencana Aksi
Seluruh catatan program yang ditulis pada tiap indikator, dikumpulkan di sini sebagai papan kerja. Ubah status langsung dari kartu.
Register Risiko
Risiko resmi dari Renstra, ditambah risiko lokal yang teridentifikasi oleh Tim Bandung di lapangan.
Pelaku usaha mengalami kesulitan dalam menerapkan SNI
| Perlakuan Risiko | Penanggung Jawab |
|---|
Risiko lokal Jawa Barat & mitigasinya
Kerangka Pendanaan
Total kebutuhan anggaran BSN naik dari Rp223,8 miliar (2025) menjadi Rp395,9 miliar (2029), rata-rata tumbuh sekitar 15% per tahun.
Standardisasi Nasional vs Dukungan Manajemen (Rp Miliar)
Alokasi per Kegiatan pada Tahun Terpilih (Rp Miliar)
Alokasi per Kegiatan pada Tahun Terpilih (Rp Miliar)
Cara Membaca Data Anggaran
Angka bersumber dari Lampiran II (rincian per kegiatan, satuan juta rupiah, dibulatkan ke miliar) dan Lampiran III (matriks Proyek Prioritas). Kegiatan Akreditasi dan Standar Nasional Satuan Ukuran adalah dua kegiatan teknis dengan alokasi terbesar, sejalan dengan bobot SP 3 dan SP 4.
Struktur Organisasi BSN
Lima unit Eselon I menjalankan lima fungsi utama: dukungan administrasi, pengembangan standar, penerapan standar dan penilaian kesesuaian, akreditasi, dan standar nasional satuan ukuran.
Arah Kebijakan & 7 Strategi
Dua arah kebijakan besar (peningkatan daya saing dan peningkatan kualitas hidup bangsa) diturunkan menjadi 7 strategi operasional.
Kontribusi BSN pada RPJMN 2025–2029
BSN berkontribusi pada 4 Program Nasional (PN) Asta Cita, dengan PN 5 (Hilirisasi) sebagai kontribusi utama.
Capaian Satu Dekade (2015–2024)
Modal awal yang menjadi dasar penetapan target 2025–2029.
Analisis AI
Gunakan model bahasa gratis (Groq atau Gemini) untuk membaca data dashboard ini dan menghasilkan analisis siap pakai. Kunci API Anda tersimpan hanya untuk akun Anda sendiri, tidak dibagikan ke anggota tim lain.
Pilih penyedia dan masukkan kunci API gratis Anda
Analisis Kesenjangan Kinerja
Membandingkan target dan realisasi seluruh indikator pada tahun terpilih, menjelaskan kemungkinan penyebab, dan memeriksa apakah rencana aksi yang ada sudah relevan.
Ringkasan Eksekutif
Merangkum anggaran, status rencana aksi, dan risiko tahun terpilih menjadi teks siap tempel untuk laporan bulanan ke pimpinan.
Tinjauan Risiko
Membaca risiko resmi dan lokal yang sudah tercatat, lalu menyarankan risiko tambahan yang spesifik untuk konteks kerja lapangan tim di Jawa Barat.
Pilih salah satu jenis analisis di atas. Hasilnya akan tampil di sini dan tersimpan di riwayat bersama di bawah.
Analisis yang pernah dijalankan siapa pun di tim
Kerangka Regulasi & Catatan Penutup
Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
Urgensi: penataan kembali kelembagaan standardisasi dan penilaian kesesuaian, karena semakin banyak unit organisasi di kementerian/lembaga lain yang memiliki kewenangan di bidang ini, serta semakin luasnya penerapan standar oleh pelaku usaha dan organisasi.
Apa yang benar-benar terverifikasi, dan apa yang masih perlu infrastruktur nyata
Dashboard ini berjalan penuh di sisi klien tanpa server. Catatan, aksi, risiko lokal, realisasi, dan log aktivitas tersimpan bersama lewat penyimpanan bawaan artifact dan terlihat oleh semua orang yang membuka tautan ini, bukan tersimpan per-akun dengan kontrol akses. Palet warna sudah diuji kontras WCAG AA secara numerik untuk kedua tema. Ekspor Excel, PNG, dan PDF halaman berjalan nyata di peramban Anda. Yang belum benar-benar tersedia dan memerlukan sistem produksi sungguhan: autentikasi berbasis peran per Deputi, integrasi langsung ke KRISNA-RENSTRAKL, mode luring/PWA yang dapat dipasang, dan audit aksesibilitas manual dengan pembaca layar sungguhan. Empat hal ini butuh backend, bukan sekadar file HTML.